Tepat pada tanggal 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila, sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara. Namun, dari sekian rentang waktu yang telah terlewati Pancasila, beberapa element anak bangsa menilai bahwa Pancasila telah kehilangan ruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tak terkecuali pimpinan lembaga negara bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menilai bahwa nilai pancasila dalam prakteknya kian terpinggirkan, sehingga mereka menyatakan komitmen untuk menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila. (Pikiran Rakyat, 25/05/2011)

Komitmen pimpinan lembaga negara tersebut terwujud dalam empat hal prioritas, yaitu berkomitmen aktif menerapkan Pancasila sebagai ideology negara sesuai dengan peran, posisi, da kewenangan  masing-masing; Pancasila harus menjadi ideologi dan inspirasi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, harmonis, dan jauh dari perilaku mendahulukan kepentingan kelompok dan golongan; mengimplementasikan empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memandang perlu rencana aksi nasional yang dilakukan suatu lembaga untuk menyosialisasikan dan penguatan nilai Pancasila secara formal melalui pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Keempat komitmen tersebut, memerlukan dukungan secara nyata dalam bentuk aksi. Kegundahan-kegundahan pimpinan lembaga negara tersebut, kiranya cukup dimengerti. Mengingat kondisi saat ini yang memang terdapat beberapa golongan dan kelompok masyarakat yang tidak mengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan menjamurnya ideologi tidak sejalan dengan Pancasila bahkan ingin mengganti dengan ideologi  lain. Tindakan yang melawan negara, untuk membuat negara baru seperti pada kasus NII cukup membuat terkejut, terlebih dengan aksi-aksi membuat kekerasan dan terror yang meresahkan. Disamping hal tersebut, mungkin yang paling menonjol adalah kehidupan masyarakat yang serba individualis. Gotong royong yang menjadi ciri khas bermasyarakat telah mengalami penurunan, tergeser oleh nilai-nilai baru yang memang tidak sejalan dengan karakter dan prilaku masyarakat Indonesia.

Kesadaran yang dirasakan oleh pimpinan lembaga negara sehingga membuat komitmen yang jelas, seolah-olah telah mengindikasikan bahwa pola pendidikan dan penghayatan akan ideologi bangsa selama ini mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut nampak jelas pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Masyarakat seolah-olah tidak mempunyai pegangan hidup (way of life) yang jelas, beberapa konflik sosial entah apapun itu latarbalakang pemicunya menggambar hal tersebut. Dimana perbedaan-perbedaan yang ada tak dijadikan masyarakat untuk memperteguh persatuan Indonesia, melainkan sumber konflik yang potensial.

Membudayakan ideologi negara memang teramat sulit dan rumit, tak bisa dilakukan dengan cara singkat, melainkan harus dengan sistematis. Menurut Alfian (1985), menyebutkan paling kurang ada tiga dimensi yang perlu dipenuhi oleh ideologi agar mampu mempertahankan relevansinya dalam kehidupan sekaligus menandakan keberhasilan pembudayaan ideologi tersebut. Dimensi pertama adalah “dimensi realitas”, dimensi ini menuntut kemampuan dari sebuah ideologi untuk dapat mencerminkan realita nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan berkaitan dengan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ideologi. Hal ini Pancasila tidak mengalami kendala yang serius, karena memang para pencetusnya mengambil dari unsure realitas bangsa.

Kedua “dimensi idealisme”, berkaitan dengan kadar ideal dan cita-cita dari ideologi yang hendak dicapai. Dalam dimensi ini, ideologi ditantang untuk menunjukan idealismenya tetap tidak jauh dan tetap masuk akal dari perubahan masyarakat. Jika ideologi itu jauh dan tidak masuk akal akan menyebabkan relevansinya berkurang, dan selanjutnya terjadi krisis terhadapnya. Tak terkecuali pancasila. Dimensi kedua ini paling sulit untuk diwujudkan.

“Dimensi fleksibilitas” merupakan dimensi ketiga yang menuntut kemampuan ideologi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Dan hanya mungkin tercipta apabila terdapat pengertian-pengertian baru tentang nilai dasar dan idealism yang terkandung didalamnya bisa dikembangkan dalam kaitanya dengan realita-realita baru yang muncul sebagai proses perubahan masyarakat. Untuk dimensi yang ketiga, Pancasila masih mampu untuk beradaptasi. Namun menjadi pioner atau landasan gerak perubahan masyarakat perlu kerja keras kembali.

Untuk dapat membudayakan dan mempertahankan relevansi Pancasila dalam masyarakat, sesungguhnya kesepakatan keempat dari komitmen bersama lembaga negara tersebut yakni perlunya rencana aksi nasional untuk menyosialisasikan dan penguatan nilai Pancasila secara formal melalui pendidikan Pancasila dan konstitusi adalah langkah tepat. Mengingat pendidikan Pancasila dan Konstitusi termasuk pengajaran didalamnya empat pilar kehidupan bernegara, tidak dilaksanakan secara sistematis dan hanya semacam suplemen semata dalam Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan. Terlebih lagi bahwa Pancasila hanya diajarkan dalam sekolah semata, sedangkan pengenalkan dalam masyarakat yang lebih luas diluar persekolahan, tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Sehingga, problem mengenai Pancasila tidak lagi berkutat pada wacana. Dalam artian lebih jauh, Pancasila tidak menjadi isu semata perdebatan, apa itu Pancasila? Proses pencipataanyaa seperti apa? Dan sebagainya.

Sekadar Saran

Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum adanya komitmen para tujuh petinggi lembaga negara telah ada lembaga-lembaga yang menaruh perhatiannya terhadap Pancasila, tepatnya universitas-universitas yang telam membuat pusat kajian tentang urgensi Pancasila, termasuk pendampingan untuk penerapan Pancasila dalam masyarakat. Sebut saja, di Universitas Gajah Mada telah berdiri Pusat Kajian Pancasila, begitu pun di Universitas Pendidikan Indonesia ada Pusat Kajian Pendidikan Pancasila. Inilah bukti kepedulian dunia akademik terhadap kelangsungan tata-kehidupan bangsa dan negara.

Untuk itu, tak perlu susah-payah pemerintah pusat maupun daerah membuat lembaga khusus dalam kaitannya untuk sosialisasi dan penguatan nilai Pancasila tersebut. Pemerintah Pusat maupun daerah hanya perlu mengatur dan memilih serta membuat regulasi aturan untuk mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga kajian yang ada dikampus tersebut, termasuk didalamnya departemen atau dinas mana saja yang berwenang sebagai fasilitator lembaga-lembaga kajian tersebut.

Dengan demikian, ada dua manfaat yang dapat kita dapat; yakni pertama pemerintah tak perlu lagi membuat badan atau lembaga baru, tepatnya birokrasi baru dalam struktur pemerintahan yang ada. Sehingga tak menambah rimbunnya birokrasi lagi. Ini terkait efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembudaayaan pancasila dalam masyarakat. Kedua, berilah kebebasan kepada lembaga-lembaga kajian kampus tersebut untuk membuat metode pengajaran Pancasila yang kreatif, inovatis dan kontributif, tanpa perlu dimemberi kesan indoktrinasi yang berlebihan seperti pada P-4 diajarkan.  Semoga!

Madroji Suud, alumnus Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Bandung. Penikmat kajian sosial-politik.

Buku-buku itupun mungkin menangis seraya protes dan bertanya kepada saya, mengapa membeli tapi tak dibaca? berbahagialah bagi anda yang memang banyak mempunyai waktu luang untuk menghabiskan waktu berlama-lama bercumbu dengan buku, baik baru maupun lama tentunya. Ini hanya permohonan maaf kepada anda yang memang telah membuka blog ini, tetapi tidak banyak perubahan dan update pengetahuan. Terimakasih. Salam Pengetahuan.

Jakarta, Kompas – Pemilu legislatif 9 April 2009 telah lewat, pemilu presiden 8 Juli 2009 tinggal sehari lagi. Berbeda dengan pemilu pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, saat ini panggung politik tak lagi dimeriahkan pertarungan ideologi atau aliran. Pertarungan dalam pemilu lebih banyak diwarnai pencitraan dan jualan pesona para tokoh populer.

Apa sebenarnya yang terjadi di balik pergeseran peta politik itu? R William Liddle, Indonesianis dan profesor ilmu politik Ohio State University, Columbus, Ohio, AS, menjawab beberapa pertanyaan Kompas melalui surat elektronik beberapa waktu lalu.

Bagaimana sesungguhnya gambaran politik aliran yang mewarnai peta politik Indonesia sejak Orde Lama dan Orde Baru?

Mulai sekarang, kita perlu memikirkan kembali sejarah politik aliran di Indonesia. Sebelum 1999, masyarakat Indonesia hanya diberi satu kesempatan untuk menyatakan secara bebas pilihan politiknya, yaitu pada Pemilu 1955. Gambaran aliran, khususnya empat partai yang mewakili kaum santri modernis (Masyumi), santri tradisional (Nahdlatul Ulama), priayi (PNI), dan abangan (PKI) terbentuk pada waktu itu. Dasar analitisnya bagi ilmuwan politik seperti saya adalah penelitian antropolog tersohor almarhum Clifford Geertz di Pare.

Kalau dilihat dari perspektif masa kini, semakin jelas bahwa gambaran itu hanya merupakan sebuah potret ataupun snapshot yang diambil pada momen itu. Sayangnya, para pengamat, dalam dan luar negeri, termasuk saya, berpegang lama sekali kepada snapshot itu. Tentu kami dibantu oleh penguasa pada dua masa berikut, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Misalnya, Presiden Soeharto menciptakan sistem dua partai, PPP (gabungan partai-partai santri) dan PDI (gabungan partai-partai abangan dan non-Islam) atas dasar penggambaran aliran 1950-an. Seakan-akan memang begitulah realitas partisan para pemilih Orba.

Pertanyaan saya sekarang, seandainya ada pemilu demokratis pada 1960, 1965, dan seterusnya, tentu dalam rangka penerusan demokrasi konstitusional (istilah Herb Feith almarhum) tahun 1950-an, apakah PNI, Masyumi, NU, dan PKI akan bertahan kira-kira pada persentasi-persentasi 1955? Menurut ramalan hipotesis aliran, memang harus begitu. Sebab, empat partai itu dianggap mewakili kekuatan-kekuatan politik yang besar dan berakar, khususnya di Jawa.

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentu memerlukan penelitian baru tentang partai-partai 1950-an.

Pokoknya jangan melihat sistem pola kepartaian tahun 1955 sebagai sesuatu yang abadi, apalagi sesuatu yang ideal karena mencerminkan perbedaan ideologis.

2. Bagaimana perkembangan dan peran politik aliran itu pada zaman Orde Reformasi saat ini?

Yang paling menentukan pada zaman Orde Reformasi adalah peran tokoh. PDI-P memperoleh 34 persen dari semua suara pada Pemilu 1999 karena Megawati Soekarnoputri didukung oleh para pemilih yang melihat dan menyetujui perlawanannya yang berani secara bertanggung jawab terhadap pemerintahan Soeharto sejak awal 1990-an.

Keberhasilan Partai Demokrat dalam dua pemilu tak terpisahkan dari popularitas tokoh Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga dengan PAN (Amien Rais, meski tidak di depan lagi) dan PKB (Abdurrahman Wahid). Munculnya Gerindra dan Hanura pada Pemilu 2009 berhubungan dengan popularitas Prabowo Subianto dan Wiranto.

Faktor kedua yang menjelaskan hasil pemilu-pemilu Orde Reformasi adalah organisasi. Golkar dan PKS boleh membanggakan organisasi partai yang paling modern dan teratur, sementara PKB dan PAN (juga PPP pada awalnya) dibangun atas dasar dua organisasi agama yang terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Faktor ketiga adalah keterampilan berkampanye. Partai Demokrat dan Gerindra betul-betul memanfaatkan keterampilan berkampanye, khususnya lewat iklan TV.

Tentu semua faktor ini tak terpisahkan dari uang yang diperlukan dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun sebuah partai dan mengadakan kampanye nasional setiap lima tahun.

Partai-partai Islam memang semakin melemah karena yang diinginkan masyarakat Indonesia bukanlah presiden dan MPR yang mau ”mensyariahkan” Indonesia, melainkan yang mau membuat masyarakat Indonesia lebih makmur, adil, dan aman.

Para pemimpin PKS membuktikannya ketika mereka belajar dari pengalaman buruk 1999 tatkala mereka gagal mendapatkan dukungan luas. Tema kampanye non-agama yang menjanjikan pemerintahan yang ”bersih” dan ”peduli” lebih masuk di lubuk hati pemilih 2004.

Adakah proses demokratisasi di Indonesia membuat suasana politik semakin terbuka dan penuh pencitraan sehingga akhirnya memunculkan sosok-sosok anggota legislatif yang mudah dijual karena punya citra bagus?

Terlalu awal untuk menyimpulkan begitu. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Desember lalu mengejutkan semua pemain, termasuk pemimpin partai dan para calon. Tentu mereka mencoba sejauh kemampuan mereka dalam waktu yang amat singkat untuk memanfaatkan keadaan baru (bagi calon selebriti) atau menyelamatkan diri dan organisasi (bagi pemimpin partai nasional) dari bencana kekalahan.

Bagi saya, keputusan MK dan dampaknya pada badan-badan legislatif merupakan sebuah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan kembali peran partai sebagai organisasi dan politisi sebagai pemain individu dalam sistem politik Indonesia.

Indonesia sedang menciptakan sebuah sistem politik yang memberikan peran besar kepada politisi sebagai individu. Hal ini berbeda sekali dengan Orde Lama ketika partai dan pemimpin partai memainkan peran yang jauh lebih besar.

Kalau Anda menginginkan sistem kepartaian yang lebih kuat, ada langkah-langkah institusional, misalnya yang menyangkut undang-undang kepartaian dan pemilihan umum, yang bisa ditempuh. Kalau boleh saya usulkan, tahun depan, setelah presiden dan MPR baru dilantik serta jauh sebelum Pemilu 2014, adalah waktu yang baik untuk mengadakan sebuah diskusi nasional tentang peran partai dan sistem kepartaian yang diharapkan atau ideal buat Indonesia.

Bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia dengan politik pencitraan semacam itu?

Pertama, pilihan kebijakan ekonomi yang tepat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi masa kini. Kebijakan tersebut perlu bersifat pragmatis, bukan ideologis, kalau yang dimaksudkan dengan ideologi adalah pertentangan antara kutub-kutub populisme ala Hugo Chavez dan apa yang disebutkan (dituduhkan) sebagai neoliberalisme yang tidak memberikan peran kepada negara, hanya kepada pasar.

Perdebatan itu sudah lama steril. Ikutilah perdebatan yang sedang terjadi di Amerika, tempat yang dipersoalkan bukan peran negara sebagai lawan, melainkan sebagai teman pasar. Jangan takut kepada pasar yang memang merupakan sumber utama pertumbuhan dan oleh karena itu sumber utama distribusi yang lebih merata. Tanpa pertumbuhan, tidak ada pendapatan, dan tidak ada pajak yang bisa dipakai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Jangan takut pula kepada luar negeri karena luar negeri itu tidak terdiri dari negara-negara imperialis yang ingin mengepung dan menguasai Indonesia, melainkan dari negara-negara yang juga ingin maju dan bisa diajak bekerja sama kalau Anda punya kebijakan-kebijakan yang tepat dan keterampilan diplomatis.

Kedua, setidak-tidaknya untuk sementara, katakanlah lima tahun ke depan, pusat pembuatan kebijakan ekonomi sebaiknya berada di bidang eksekutif, tepatnya di tangan presiden, bukan di legislatif yang memang selama ini kurang berfungsi.

Siapa saja yang dipilih sebagai presiden untuk masa jabatan 2009-2014 akan memerlukan dua hal: masukan tentang kebijakan ekonomi dalam bentuk informasi dan saran serta hubungan yang damai dengan DPR. Hal yang pertama bisa diperoleh dengan agak gampang dari para ekonom profesional. Hal yang kedua lebih sulit dan mungkin baru bisa dibicarakan secara serius setelah kita tahu siapa yang menjadi presiden terpilih.(Ilham Khoiri)

Sebelum kampanye, Rocky Gerung mengingatkan agar masa kampanye dijadikan ajang latihan kebudayaan (Kompas, 30/5/2009).

Saat ini, performans aspek budaya yang dominan adalah berbicara. Performans politik sebagai mode of speaking merupakan ciri pembeda politik dari kegiatan-kegiatan lain, yang dapat diamati dalam debat, dialog, dan monolog politik terutama dalam debat capres/cawapres.

Tulisan ini membuat penafsiran tentang bagaimana performans politisi kita dalam tanggung jawab kompetensi budaya mereka di depan publik. Kriteria tafsiran didasarkan nilai budaya aksis kasar/halus lewat pemungsian aneka kekuatan bahasa yang para politisi pakai untuk kepentingan politiknya.

Kekuatan Acu

Dari sudut politik budaya bahasa (antropolinguistik), pemakaian kekuatan acu (referensial) bahasa merupakan ciri khas semua aktivitas politik saat ini. Kekuatan acu menunjuk realitas politik luar bahasa. Politisi menyatakan ide tentang masalah tertentu melalui proposisi-proposisi yang dapat diuji benar salahnya.

Para politisi kita banyak memakai kekuatan ini. Ia amat efektif dalam konteks tepat seperti penyampaian visi, misi, dan program capres, janji-janji politik, isu jilbab, ekonomi neolib, etika lembaga-lembaga survei, kemiskinan dan pengangguran.

Latihan kebudayaannya adalah pemakaian rasio, transparansi, penyesuaian kata dengan perbuatan atau antara janji dan pemenuhan janji. Dalam situasi tertentu, ia kedengaran kasar (bahasa gamblang) dan tidak sesuai budaya timur. Namun, alam demokrasi menuntut masyarakatnya untuk berbicara secara jujur dan terus terang.

Sayang dalam debat capres/cawapres, kekuatan ini tidak dipakai untuk mempertajam perbedaan (perlawanan) pendapat sehingga yang terjadi adalah debat santun atau monolog bersama. Namun, para politisi kita memakai kekuatan ini untuk menjelek-jelekkan lawan politik.

Kekuatan Puitik

Lawan referensi adalah kekuatan puitik. Meski kekuatan puitik adalah alat kontrol yang ampuh, ia jarang dipakai. Puitik memproyeksikan prinsip kesepadanan dari aksis seleksi ke aksis kombinasi (Jakobson, 1960) yang muncul dalam similaritas/disimilaritas, sinonim/nonsinonim, dan lain-lain.

Kekuatan puitik banyak dipraktikkan budaya lokal dalam setting formal seperti pemakaian varietas dan tingkat tutur, paralelisme, bentuk figuratif dan maksim, serta disklaimer. Berikut beberapa contoh dan bagaimana kandidat memakainya meski masih amat minim.

Pertama, tingkat tutur yang ada pada masyarakat Jawa, Sunda, dan lain-lain. Geertz menuliskan etiket tingkat-tingkat tutur masyarakat Jawa. Katanya, masyarakat cenderung memakai kromo inggil dalam setting sosial formal. Varietas ini dipakai segelintir masyarakat, tetapi ia menjadi model ideal tuturan yang benar untuk seluruh masyarakat (Geertz, 1976). Saling memuji di antara politisi merupakan aplikasi pemakaian varietas ini dalam bahasa Indonesia.

Kedua, paralelisme yaitu mengatakan satu hal sebanyak dua kali. Fox telah mendokumentasikan pemakaian bentuk- bentuk ini dalam sejumlah komunitas di Indonesia timur dan pemakaiannya dalam konteks politik dan ritual (Fox, 1988). Paralelisme mencirikan pidato-pidato Bung Karno dan bahasa politik dan ritual budaya-budaya lokal kita dan sudah dipakai Megawati dalam iklan politiknya (Sebarkan, sebarkan…). Dalam debat capres putaran kedua (25 Juni 2006), SBY dan JK membuat tindakan paralelisme dalam bagian penutupan debat dengan mengapropriasi slogan lawan politik. SBY mau juga ”Cepat” dan ”Tepat”, dijawab JK ia juga bersedia ”Lanjutkan” kalau dipilih.

Ketiga, pemakaian bentuk figuratif dan maksim. Orator politik lokal juga banyak mengutip wise words nenek moyang untuk mendukung apa yang sedang dibicarakan. Dalam masyarakat Gayo di Sumatera, orator banyak mengutip maksim-maksim kebenaran dari masa lampau (Bowen, 1991). Dalam debat capres-cawapres ada bagian di mana sebaiknya mereka mengutip cita-cita founding fathers seperti pluralisme dan kesejahteraan.

Keempat, disklaimer yaitu pengingkaran kompetensi riil (saya bukan orang yang pantas mewakili Anda) untuk merendah. Dipakai untuk menarik perhatian pendengar dalam menunjukkan kompetensi budaya orator. Ia merupakan standar etiket dan dekorum di mana penyombongan diri tidak bernilai. Dalam iklan, debat, dan pidato politik, SBY memakai ini meski setengah hati. Misalnya, di NTT dikatakan, saya manusia biasa yang punya emosi… (bukan penuh kekurangan) dan lain-lain.

Keempat aspek bahasa puitik di atas disingkat Bloch sebagai formalisasi bahasa. Katanya para orator politik di masyarakat Merina Madagaskar memakai formalisasi sebagai alat-alat tutur untuk mengontrol lawan politik karena dengan pemakaian itu penolakan susah dilakukan (Bloch 1975; Bloch 1985).

Kekuatan puitik kedengaran amat santun tetapi merupakan alat kontrol politik yang amat memukau dan jarang dipakai politisi kita.

Berbasis budaya lokal

Kedua kekuatan bahasa itu dipakai untuk mengontrol lawan politik, tetapi sementara kekuatan acu dapat menimbulkan tantangan, kesantunan kekuatan puitik menghasilkan persetujuan. Pemakaian kedua kekuatan itu tergantung konteks yang terkait tingkat formalitas. Semakin formal performans politik, semakin dominan pemakaian kekuatan puitik atau kesantunan.

Yang terjadi dalam debat capres-cawapres adalah sebaliknya. Meski formal, kesantunan terjadi bukan karena pemakaian aspek puitik, tetapi karena kekuatan acu tidak dipakai untuk mempertajam perbedaan dan menyerang pendapat lawan politik.

Kita menunggu munculnya bentuk paralelisme dan bahasa figuratif Bung Karno dari Megawati untuk memukau pemilih, varietas kromo dan disklaimer dari SBY guna menarik pilihan rakyat, dan kata-kata bijak Amanagappa dan Lagaligo dari JK untuk meyakinkan pemilih tentang spirit perjuangan.

Ke depan presiden dan wakil presiden adalah politisi, negarawan, sekaligus seniman.

Stanislaus Sandarupa Anggota Asosiasi Tradisi Lisan; Dosen Antropolinguistik pada Fakultas Ilmu-Ilmu Budaya, Unhas

Dia akan mengakibatkan sebuah ketidakjelasaan, kabur dan tidak fokus. Bahkan, bisa berputar-putar bak komedi putar. Tak ada sumbu, awal dan akhirnya.
Centang-perenang hadir pada kehidupan sehari-hari. Dia kadang juga hadir dalam tulisan. Centang-perenang merupakan “oleh-oleh” dari Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si, saat saya hendak menyelesaikan studi akhir pada jenjang sarjana (S1) pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
Centang-perenang, begitu pak professor muda kita komentar naskah skripsi yang saya tulis. Awalnya, saya tak begitu menghiraukan komentar tersebut. Akan tetapi setelah saya baca coretan-coretan hasil bimbingan tersebut beserta naskahnya, barulah saya sadar telah terjebak oleh kekaburan argumentasi. Banyak terdapat argumen yang diulang-ulang, memutar-mutar dan tidak fokus. Ini menjadi pelajaran sangat berharga. Terimasih Prof. Karim Suryadi. Tabik!